Inilah Cara Gubernur Jakarta Untuk Menghilangkan Kawasan Kumuh Di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat suatu rencana untuk menata kembali Ibu Kota yang merik minat swasta, Inilah salah satu cara yang akan di lakukan Gubernur Jakarta untuk menghilangkan kawasan kumuh di Jakarta.

“Perencanaan perubahan RT/RW yang baru nanti harapannya akan bisa membuat rencana tata kota yang memungkinkan dilakukan urban renewal bukan saja oleh pemerintah akan tetapi juga dikerjakan oleh private sector,” Ujar bapak Gubernur Jakarta. Pada tanggal 30 januari 2019.

Anies membuktikan tanpa perencanaan untuk menata Ibu Kota, Ketimpangan-ketimpangan yang akan selalu ada di karenakan di satu kawasan tertentu masih banyak berdiri bangunan-bangunan tinggi dan pendek.

Padahal bangunan tersebut didirikan dalam satu kawasan. Akan tetapi menurut Anies hal ini menyumbah kekumuhan, dia ingin pembangunan di Jakarta untuk kedepannya dilakukan bersama di satu kawasan bukan perbidang tanah.

Untuk menarik minat swasta, Pemerintah DKI jakarta akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan memunculkan terjadinya transaksi ekonomi. Selama ini menurut beliau pihak swasta hanya tertarik menggarap proyek apartemen dilahan dengan nilai koefisien lantai bangunan tinggi.

Lahan dengan KLB tinggi ini mayoritas terletak di pinggir jalan raya. Dampaknya adalah lokasi yang jauh dari jalan raya justru tidak berpotensi dibangun apartemen sehingga menjadi kumuh.

“Tidak ada satupun yang mau investasi juga disitu. Efeknya akan dirasakan juga oleh masyarakat sekitar,” Ujar Anies

Sebelumnya Anies mendukung penilaian Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tentang Jakarta yang kontras antara pusat dan pinggiran kotanya.
Menurutnya penilaiannya itu adalah fakta, bahwa memang dari udara pusat kota di kawasan thamrin terlihat seperti singapura tapi kawasan Tanjung Priok bak kota di Bangladesh.

Penggusuran Bukanlah Jalan Terbaik Untuk Menata Kekumuhan Di Jakarta

Anies menyinggung ihwal pelibatan swasta dalam menata kawasan kumuh ini. Dan dia pun memaparkan, saat ini pihak swasta tidak berminat untuk menggarap proyek di lokasi yang jauh dari jalan raya. Sebab, koefisien lantai bangunan nya rendah.

Anies justru mencontohkan pembangunan apartemen oleh swasta yang memayoritaskan posisinya terletak di pinggir jalan raya. Sementara untuk pembuatan rumah susun murah sedang dikerjakan pemerintah. Alhasil, terjadi ketimpangan yang tampak dari adanya bangunan tinggi dan pendek di satu kawasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *