Janji Tak Kunjung Terwujud. Janji Manis Anies Inginkan Jakarta Seperti Singapura

BibirTajam.com – Diakhir tahun ini tepatnya dipertengahan bulan september lalu, kepala balai besar wilayah sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah mewanti-wanti bahwa hampir setengah DKI jakarta terancam banjit pada musim hujan tahun ini. Beliau mengingatkan ada 129 kelurahan terancam banjir karena sungai meluap.

Didekat Sungai Angke Terletak beberapa kelurahan-kelurahan yang terancam banjir. Kelurahan yang paling rawan banjir terkonsentrasi di Jakarta Selatan, berikutnya di Jakarta Timur, Jakarta Barat juga Jakarta Utara. Selain itu, ada beberapa ruas jalan dan pemukiman bakal terkena limpasan genangan air hujan karena sistem drainase yang sangat buruk, ujar bambang.

kepermerintahan Anies Baswedan memang menolak melakukan pendekatan atau normalisasi sungai. Dimana di era ‘Ahok’ Tjahaja Purnama biasanya di kenali lewat penggusuran pemukiman di bantara sungai. dan wargapun harus di pindahkan ke rumah susun. Daerah arus sungai itu lalu di lebarkan dan di beton demi menampung limpasan air dari daerah hulu saat musim hujan.

Anies berbeda. Ia melakukan apa yang disebutnya “naturalisasi” dengan berupaya “menghidupkan ekosistem” sungai dan waduk, salah satunya mengembangkan tanaman di tepi sungai dan menolak pembetonan. Dalam kampanye tahun lalu, program ini bagian dari janji Anies menolak penggusuran permukiman.

Dinas juga melakukan pengerukan di dasar setu. Pada awal di hari Selasa siang, 9 oktober lalu, kami menyaksikan bagaimana sebuah ekskavator baru saja selesai mengeruk tana di sisi utara Setu Babakan. Tanah dan lumpur di sisihkan ke tepi. Sementara satu ekskavator lain menganggur di sebelah timur setu. Ekskavator-ekskavator ini menjadi alat andalan untuk program pengendalian banjir dan naturalisasi ala Anies Baswedan.

Meski begitu, mengeruk lumpur waduk atau sungai lazim dilakukan setiap tahun oleh pemerintah DKI Jakarta. Tapi problemnya, ujar Bambang Hidayah, “pengerukan tidak seefektif normalisasi dalam mengurangi banjir.”

Inilah mengapa masih ada perbedaan pandangan antara Dinas SDA dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane soal naturalisasi dan normalisasi. Sampai kini pun program naturalisasi belum menyentuh sungai.

“Karena itu kami sekarang melakukan yang bisa dulu, ke waduk-waduk yang sudah ada,” ujar Teguh.

Sekretaris Dinas SDA Oo Rodiah juga tak bisa menjawab secara rinci besaran anggaran untuk program naturalisasi. “Itu kembali tadi, khusus untuk yang naturalisasi, kita tidak menggunakan kegiatan sendiri, nomenklatur sendiri, tapi masuk dalam kegiatan pemeliharaan saluran,” kata Rodiah.

Mirisnya lagi, klaim Teguh akan mengalokasikan program ini untuk tahun anggaran 2019 juga belum terbukti. Pada anggaran kegiatan input dan supervisi hasil finalisasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2019, tidak ada nomenklatur naturalisasi yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *