Kampanye Serentak 2019 Hal Inilah Yang Harus Kita Awasi Bersama

Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak untuk pertama kalinya pada 17 April 2019 dan saat ini, para kandidat tengah memasuki tahapan masa kampanye yang akan berlangsung hingga 13 April 2019 mendatang.

Momen ini adalah momen yang tepat untuk para pemilih, terutama pemilih pemula untuk mengenal para kandidat dan menentukan siapa yang akan ia pilih nanti pada hari pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Pemilih pemula memang memiliki peran penting di pemilihan umum kali ini. Jumlah mereka yang mencapai total 7,4 persen dari seluruh pemilih ini membuat mereka jadi sasaran kampanye yang paling diincar.

Namun, peran mereka tidak hanya ketika mencoblos nanti di hari pemungutan suara, tapi juga sebagai pengawas berlangsungnya proses Pemilihan Umum Serentak 2019, terutama di masa kampanye yang kini sedang berjalan.

“Harapannya, ada netralitas dalam penyelenggaraan dan ketegasan untuk pelanggaran dan pihak-pihak yang berusaha mengacaukan proses Pemilu baik secara langsung maupun di dunia maya,” ungkap Adi Pratama.

Sebenarnya, Undang-Undang pemilu sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli 2017, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan hal-hal yang dilarang selama masa kampanye diatur dalam pasal 280 ayat 1.

Undang-Undang no 7 tahun 2017 ayat 1 pasal 280 mengatur larangan bagi mereka pelaksana selama kampanye yakni :

1. Menyinggung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

jangan mempersoalkan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI

2. Dilarang menyinggung SARA

Jangan pula menghina seseorang, agama. suku, ras. calon dan para peserta pemilu yang lain.

3. Dilarang menggunakan kekerasan

Dilarang keras mengancam untuk melakukan kekerasan dan dilarang keras juga untuk menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

4. Dilarang kampanye di tempat beribadah

Para pelaksana pemilu dilarang untuk menggunakan tempat beribadah untuk kegiatan kampanye. Fasilitas pemerintah dan begitu juga tempat pendidikan juga tidak di perbolehkan.

5. Penggunaan Atribut

Juga larangan untuk menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari milik peserta pemilu yang bersangkutan.

6. Politik Uang (money politic)

Pasal di atas juga menerangkan dilarang keras tim kampanye-nya menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada peserta kampanye atau yang di maksud money politic.
Salah satunya adalah dengan melaporkan kepada badan pengawasan pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *