Membangun Infrastruktur Tanpa Berhutang, Apakah Bisa Sandiaga Uno Melakukannya?

Pada awal bulan desember tepatnya pada tanggal 8 Desember lalu, calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 yak beliau Sandiaga Salahuddin Uno menginformasikan atau mengutarakan ingin membangun infrastruktur Indonesia tanpa hutang. Itu adalah hal yang akan di lakukan beliau jika terpilih dalam Pemilu yang akan di selenggarakan tahun depan.

Bagaimana caranya sandiaga uno melakukan infrastruktur tanpa ada nya utang? Menurut Sandi itu bisa dilakukan dengan menggandeng swasta. Swasta di ajak berkontribusi dalam pendanaan jangka panjang, itu tak dilakukan jokowi, ujar sandi. jokowi hanya mengandalkan BUMN saja. tambahnya.

Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional. Prabowo dan sandiaga yang fokus pada isu-isu ekonomi. Adapun Faldo Maldini menegaskan kembali pernyataan Sandi dengan mengatakan kalau pembangunan infrastruktur tanpa utang bisa dengan skema.
Masalahnya, kata faldo, skema ini mandek.

“Coba kalian cek saja berapa proyek yang bisa jalan dengan skema itu sekarang. Setahu saya kecilsekali, kami ingin dorong skema ini jadi paling utama,” UJar Faldo.

Pendapatan serupa juga diungkapkan Koordinator Juru Kampanye Nasional BPN Dahnil memberi contoh bagaimana PPP yang baik adalah apa yang sudah dilakukan Sandi lewat perusahaannya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional l2015-2019 menyebut perlu Rp5,519 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dana yang tersedia dari APBN hanya Rp1,178 triliun.

Pemerintahan Jokowi menutupi kekurangannya itu dengan utang, misalnya dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Jika nanti Prabowo-Sandi jadi presiden-wakil presiden, mereka akan dihadapkan pada pekerjaan rumah meyakinkan swasta untuk membangun dengan nilai proyek yang kira-kira sama—tergantung bagaimana tahun yang akan datang.

Menurut Eko, banyak skema yang masih bisa dikerjakan agar tidak menjadi beban APBN. yakni dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta, ini adalah ide dasar yang menarik untuk bisa mendorong pembangunan.

Namun, kata dia, konsep kerja samanya harus jelas. “Kalau mau, ya paling partnership, kerja sama pemerintah dan badan usaha,” kata Eko.

Konsep paling ideal, kata Eko, yaitu melalui public private partnership (PPP). Hal ini sebenarnya sudah dipraktikkan pemerintah Jokowi, tapi konsepnya terlalu menguntungkan pemerintah. Akibatnya, kata Eko, perusahaan swasta kurang tertarik karena dinilai kurang menguntungkan.

Karena itu, kata Eko, pemerintah perlu membenahi hal ini agar kerja sama pembiayaan melalui konsep PPP sama-sama menguntungkan, sehingga proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah berjalan tanpa harus menambah utang negara.

“Nanti diterjemahkan ke skema yang kebih realistis. Jadi bisa berbagi keuntungan di situ, mulai dari apakah memberi fasilitas dan keringanan, misal pajak,” kata Eko.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *