Menggugat Tentang Aturan Hak Pilih Ke Mahkamah Konstitusi

Sejumlah aturan tetang hak pilih dalam UU 7/2017 pemilu digugatnya ke Mahkamah Konstitusi, gugatan-gugatan tersbut diajukan oleh beberapa orang yang berasal dari perwakilan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi mantan Komisioner KPU Hadar Gumay, ahli hukum tata negara Feri Amsari, dan sisanya masyarakat sipil yakni Augus Hendy, Murogi Bin Sabar, M Nurul Huda, dan juga Sutrisno.

Didalam permohonannya ada beberapa pasal dalam UU pemilu yang digugat yakni pasal 210 ayat(1), pasal 350 ayat (2), dan pasal 383 ayat (2), juga pasal 348 ayat (9).

Kuasa hukum pemohon, yakni Denny Indrayana mengatakan, bahwa ketentuan dalam aturan tersebut dinilai merugikan karena berpotensi menghilangkan hak pilih warga hanya karena persoalan administrasi saja.

“Aturan itu juga yang berpotensi mengganggu keabsahan proses pemilu nantinya, seperti batasan penghitungan suara di TPS yang diatur selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara,” Ucap Denny.

Adapun dalam pasal 348 ayat (9) yang menjelaskan bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih pilihannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau TPS Luar Negeri (TPSLN) menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Menurut Denny, yakni syarat tersebut akan sangat merugikan warga yang belum memiliki e-KTP. Juga dari data yang mereka miliki, ada sekitar 7 juta warga di Indonesia yang belum memiliki e-KTP. Kondisi ini diperparah dengan minimnya ketersediaan blanko e-KTP hingga menghambat proses kepemilikan kartu identitas tersebut.

Sebab akibat jika hanya mengandalkan E-KTP saja

Akibatnya, warga yang mungkin belum memiliki persyaratan seperti e-KTP terancam kehilangan hak pilihnya. Semestinya,

Ucap Denny, ketentuan pasal itu diubah dengan memberi keleluasaan bagi warga yang belum memiliki e-KTP dengan identitas lain seperti KTP biasa, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah, juga kartu identitas lain.

“Sehingga syarat e-KTP ini juga berpotensi menghilangkan, menghalangi, atau mempersulit hak pilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, warga binaan lapas, dan pemilih lain yang tidak punya akses untuk pembuatan e-KTP,” Jelasnya.

Kemudian dalam pasal 384 ayat (4) ini yang mengatur tentang hak pilih bagi warganya yang pindah tempat memilih juga dinilai merugikan. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa pemilih yang pindah tempat memilih, hanya dapat memilih calon legislatif yang surat suaranya tersedia di tempat pindah pemilih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *