Permasalahan Dari Kepemilikan Air Ibu Kota, Pemerintah DKI Tetap Akan Mengambil Alih?

Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta tidak lagi banyak mempermasalahkan soal rencana Pemprov DKI jakarta Ibu Kota mengambil alih pengelolaan air bersih dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya.

Mahkamah Agung Ibu Kota yang menerima akan permohonan meninjau kembali Kementerian Keuangan ditengarai membuat rencana itu tak lagi mulus.

Mahkamah Agung Ibu Kota telah menyatakan untuk menerima permohonan untuk membatalkan putusan kasasi yang menolak kepemilikan pribadi pengelolaan air di kota Jakarta.

Akan tetapi, fakta yang sedemikian tidak membuat gurbernur DKI berniat untuk menghentikan rencana pengambil alihan pengelolaan air di Ibu Kota. Bahkan beliau juga memperpanjang kontrak kerja Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang mengkaji kepemilikan pribadi air di Ibu Kota.

“Kita mengikuti rekomendasi yang disusun oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Jadi, tim ini yang menyusun studi, mengkaji banyak aspek, kemudian mereka merekomendasikan untuk mengambil opsi untuk penghentian melalui mekanisme perdata. Itu yang kita ikuti,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta.

“Kita akan bicara dengan dua mitra (PT Aetra dan Palyja) dan sepakat untuk dijadwalkan selama satu bulan. Akan dilihat progress kita bagaimana. Kemudian, konklusinya seperti apa. Konklusi seperti yang disampaikan Tim Evaluasi kan ada beberapa opsi,” jelas Priyatno.

“Kita tidak memandang bahwa kita kalah. Peninjauan kembali itu kita belum mendapat salinan. Walau kalah secara hukum, perkiraan kita putusan PK itu terkait masalah formil saja, apakah itu terkait surat kuasa yang didalilkan maupun mekanisme gugatannya,” jelas pengacara publik dari KMMSAJ.

Kinerja Dengan Cara Lambat Atau Cara Cepat.

Kinerja Dengan Cara Lambat Atau Cara Cepat.

Anies Baswedan selaku Gubernur Ibu Kota DKI jakarta sangat betul memahami bahwa adanya pengambilan alihan ini harus secepatnya dilakukan, Meskipun dia tidak rela jika pengelolaan air diserahkan kepada pemprov Ibu Kota DKI dan menunggu habisnya kontrak kerja pada 2023.

“Kalau saja kita membiarkan sampai 2023, artinya rakyat Ibu Kota DKI tidak akan merasakan penambahan yang sangat serius, karena hampir pasti swasta tidak mau lagi melakukan investasi,” Ujar Anies.

Yang jelas, Anies kini menunggu hasil penjajakan yang dilakukan PAM Jaya. Pada saat bersamaan, Anies juga menugaskan kepada Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk mendampingi dan mengawal proses pengambilalihan ini.

“Yang akan melakukan proses ini nantinya adalah PDAM atau PAM Jaya. Karena selama ini perjanjian kerja samanya pun adalah antara PAM Jaya dengan pihak swasta,” Ujarnya.

Kita tunggu janji air tanah itu segera mengalir ke setiap rumah di pelosok Ibu Kota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *